Pesonanusa. Komunitas Masyarakat Untuk Anti Korupsi (Komunikasi) menggelar aksi damai di depan kantor DPRD Bengkulu Utara selama 2 jam sejak pukul 10.00 WIB, Jumat (11/4).
Hal ini terkait, kasus yang sedang diproses Kejari Bengkulu Utara yaitu soal dugaan korupsi perjalanan dinas (perjadin) fiktif dewan Bengkulu Utara tahun 2023, dengan kerugian negara dari hasil perhitungan BPK RI senilai Rp 5,6 miliar.
Dalam orasinya pendemo menyampaikan 6 tuntutan, yaitu meminta pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara menggunakan hak angket untuk melakukan penyelidikan internal terkait persoalan perjadin fiktif, melunasi kerugian negara dan meminta maaf ke masyarakat, transparansi realisasi anggaran sekretariat dewan tahun anggaran 2024 dan meminta sekretaris dewan serta seluruh pimpinan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara mengundurkan diri bentuk tenggung jawab moral terkait perkara tersebut.
Kemudian, dua poin baru yaitu meminta ketua dan sekretaris dewan melaporkan dugaan penggelapan aset rumah dinas unsur pimpinan ke aparat penegak hukum dan meminta transparansi mekanisme rekrutmen dan jumlah tenaga harian lepas (THL) di lingkungan sekretariat DPRD Bengkulu Utara, sebanyak 140 orang dengan nilai APBD Rp 1.3 miliar.
"140 orang THL jika hadir setiap hari parkiran kantor pasti penuh, jalan pasti rusak, yang kita lihat hari ini tidak seperti demikian mohon penjelasannya," terang orator Deno Andeska.
Dalam aksi tersebut juga tampak aparat kepolisian dari Polres Bengkulu Utara, melakukan pengamanan. [nata]
