Pesonanusa. Sedikitnya ada 6 tuntutan yang disampaikan oleh Komunitas Masyarakat Untuk Anti Korupsi (Komunikasi) dalam aksi demo di depan kantor DPRD Bengkulu Utara, Jumat (11/4) bakal disampaikan kepada Ketua DPRD Bengkulu Utara, Parmin.
Hal itu terungkap setelah tiga orang dewan yaitu Ardin Silaen (PDIP), Yosudarso dan Morten Proshansen (Demokrat) mewakili lembaga legislatif menerima aspirasi para pendemo dan ditindaklanjuti dengan menyampaikannya kepada pimpinan DPRD Bengkulu Utara.
"Apa yang menjadi tuntutan pada hari ini akan disampaikan kepada pimpinan," kata politisi PDIP ini.
Diketahui, pihak Komunikasi menyampaikan dua poin baru yaitu soal transparansi rekrutmen 140 THL di DPRD Bengkulu Utara dan kegaduhan dugaan penggelapan aset rumdin pimpinan dewan.
Disinyalir menjadi bola liar dimasyarakat, dengan proses hukum yang sedang berlangsung di Kejari Bengkulu Utara, soal perjalanan dinas fiktif dewan tahun anggaran 2023 dengan nilai temuan BPK RI sebesar Rp 5.6 miliar.
Pasalnya, Kejari Bengkulu Utara hanya mengantongi kerugian negara atas kasus tersebut senilai Rp 600 juta dari hasil pengembalian TGR.
"Permintaan kami tolong jelaskan juga soal THL dan aset rumdin 2024. Jangan sampai apa yang dikatakan oleh mantan bendahara bahwa perjadin 2023 dilakukan melalui hasil rapat untuk menutupi kekurangan kas akibat pengalihan anggaran yang tidak sesuai peruntukan. Jangan sampai ini diulang lagi kami minta transparansinya," ungkap orator Deno Andeska.
Aksi damai ini berlanjut ke kantor Kejari Bengkulu Utara sekitar pukul 15.00 WIB dan mendapat pengawalan dari pihak Polres Bengkulu Utara. [nata]
