Pesonanusa. Komunitas Masyarakat Untuk Anti Korupsi (Komunikasi) menggelar aksi di depan kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bengkulu Utara, Jumat (21/3).
Aksi para pendemo ini mendapat kawalan dari aparat kepolisian Polres Bengkulu Utara, dalam menyampaikan orasi selama 2 jam sejak pukul 14.00 WIB soal keberlanjutan kasus yang sedang ditangani pihak adhyaksa tersebut, yaitu dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif di DPRD Bengkulu Utara tahun anggaran 2023.
"Kami minta progres dugan korupsi dilingkungan DPRD Bengkulu Utara tahun anggaran 2023 yang telah membuat gaduh masyarakat. Tindak lanjut penanganan kasusnya sudah sejauh mana? Masyarakat semua sudah tahu, bahwa bulan lalu kejaksaan melakukan penggeledahan," kata orator aksi, Amirul.
"Kami minta seret unsur pimpinan DPRD Bengkulu Utara, jangan berfokus pada bawahan sekretariat dewan," mintanya.
Kajari Bengkulu Utara, Ristu Darmawan, turun langsung menyambut para pendemo dan menjelaskan akan melakukan penegakan hukum seterang-terangnya secara profesional kepada masyarakat, terkait dugaan korupsi Perjalanan Dinas DPRD Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2023.
"Setelah penggeledahan bulan lalu, penyidikan kasus ini terus berproses selain BPK RI kita juga minta penghitungan kerugian negara dari BPKP dan total saat ini 62 orang saksi sudah di periksa yang sebelumnya 40-an orang dan Rp 600 juta telah disita dari total dugaan kerugian negara sebesar Rp 5.6 miliar," terang Kajari.
"Ini salah satu kasus besar yang pernah ditangani pihak Kejari Bengkulu Utara, untuk itu dukung kami dan dengan kehadiran teman-teman disini menyampaikan pendapat, menambah semangat kami menuntaskannya," tegas Ristu Darmawan. [nata]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar