Suasana rapat koordinasi di kantor Bappelitbangda Bengkulu Utara
Pesonanusa. Hasil Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bengkulu Utara menunjukkan angka yang tidak tercapai, antara realisasi dan target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan kurang maksimalnya pengelolaan penerimaan pajak ini.
Untuk itu dilakukan pihak Bappelitbangda menggelar rapat koordinasi. Giat tersebut langsung di pimpin oleh Kepala Bappelitbangda Dr. M. Dodi Hardinata, S.Sos, M.Si, dan dihadiri Kepala Bapenda, Markisman S.Pi serta Pimpinan Bank Bengkulu cabang Arga Makmur, Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara, dan Kabag Kerjasama.
Menurut Kepala Bapenda, Markisman S.Pi, tim yang turun ke lokasi untuk melakukan penagihan pajak terutang secara langsung kepada Wajib Pajak merupakan salah satu langkah yang dilakukan Bapenda, sekaligus mempertegas komitmen untuk lebih mengoptimalkan pemasukan melalui pajak daerah.
"Dalam pelaksanaannya pemungutan dan pengelolaan Pajak ini masih terdapat kekurangan diantaranya pengelolaan belum bisa di akses secara online baik pengelola maupun wajib pajak, dan pemutakhiran data masih di lakukan dengan cara manual sehingga hal ini dapat menghambat pekerjaan dalam mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2)," jelasnya.
Dalam upaya optimalisasi PAD lanjutnya, perlu dilakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait khususnya dalam hal penanganan piutang pajak PBB-P2 dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, yang mana hal tersebut menjadi pendorong bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan guna meningkatkan penerimaan PBB-P2.
Markisman lebihlanjut mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemda Kabupaten Bengkulu Utara dalam hal ini Bapenda Kabupaten Bengkulu Utara yaitu membuat atau mengaplikasikan sistem pengelolaan PBB-P2. Yaitu dalam pengelolaan pajak ini pengelola maupun wajib pajak dapat melakukan akses secara online.
"Tanpa perlu melakukan pembayaran pajak dengan mendatangi kantor untuk wajib pajak, dan pengelola pajak dapat dengan mudah melakukan pengelolaan pajak tanpa harus melakukan dengan cara manual. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah ini agar pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Bengkulu Utara dapat optimal sehingga meningkatkan pendapatan asli daerah," bebernya. [adv]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar