Menyoal RUU Pemilu Yang Baru

0 402

DPR telah menetapkan 50 Rancangan Undang-Undang Prioritas ke dalam Prolegnas tahun 2020, salah satunya adalah RUU Pemilu yang dijadwalkan sudah harus selesai dibahas sebelum akhir tahun 2020 ini. Terkait itu Badan Keahlian DPR juga sudah merilis draf RUU Pemilu lengkap dengan naskah akademiknya.

Membaca RUU Pemilu ini mematahkan wacana pemilu 2024 dilaksanakan secara bersamaan dalam kurun waktu yang sudah ditetapkan. Pilkada serentak tidak seperti yang kita bayangkan selama ini bahwa Pilpres, Pileg dan Pilkada dilaksanakan secara bersamaan. RUU pemilu terbaru ini justru mengelompokkan pemilu kedalam dua kategori yaitu pemilu nasional dan pemilu lokal.

Titik tekan keserentakan pemilu disesuaikan dengan kategorinya. Pertama, Pemilu Nasional yang meliputi; Pilpres, Pemilu Legislatif DPR RI dan Pemilu DPD. Tiga jenis pemilu ini dikelompokkan sebagai pemilu nasional yang diadakan serentak 2 tahun setelah pemilu lokal. Kedua ,Pemilu Lokal yang meliputi; Pemilihan kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) dan Pemilu Legislatif DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

Pemilu lokal dilaksanakan 3 tahun setelah pemilu nasional. Adapun masa jabatan dalam pemilu nasional maupun pemilu lokal tetap 5 tahun a quo. Jika ini nanti disepaki oleh DPR maka yang paling dekat pemilu lokal diadakan pada tahun 2022. Pertanyaannya bagaimana dengan jabatan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang mestinya berakhir 2024? RUU ini sudah menyiapkan mekanisme konpensasi selama 2 tahun yakni di tahun 2023 dan 2024 bagi anggota DPRD yang semuanya harus diberhentikan tahun 2022.

Pemilu serentak sesuai dengan Putusan MK Nomor 55/PUI-XVII/2019 yang dalam amar putusannya menyebutkan bahwa pemilu harus dilaksanakan serentak. Hanya saja desain pemilu serentak itu perlu dikaji ulang, karena berdasarkan pengalaman yang lalu yakni pada pemilu 2019 dengan model pemilihan 5 kotak suara (Pilpres, DPR-RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/kota) banyak sekali kendala teknis yang memungkinkan kemurnian suara pemilih menjadi terkontaminasi.

Perludem dalam permohonan Judicial review UU 7 tahun 2017 tentang pemilu dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Perludem dalam argumentasi gugatannya mengatakan bahwa membangun sebuah sistem presidensil yang efektif, serta menghindari kerjasama antara calon presiden dengan partai politik tidak berdasarkan praktik transaksional belaka dalam proses pencalonan sehingga pemilihan presiden harus diserentakkan dengan pemilihan DPR, haruslah berada pada logika yang sama, antara pemilihan anggota legislatif daerah, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

Meskipun pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tidak disebutkan eskplisit di dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang mengatur terkait jabatan politik yang diatur melalui pemilihan umum, hal tersebut tidaklah menghalangi upaya untuk melihat penguatan sistem presidensil yang sangat berkaitan dengan waktu pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;

Disamping tidak mendukung terhdap penguatan sistem persidential, Persoalan-persoalan teknis Pemilu 2019 yang lalu seperti banyaknya kertas suara yang menjadikan pemilih kebingungan serta hasil coblosannya tidak presisi sehingga menjadi suara tidak sah dalam jumlah sangat besar.

Total jumlah suara tidak sah menurut data KPU pada pemilu 2019 mencapai 17.503.953. ini merupakan jumlah yang fantastis, bahkan jumlah suara tidak sah ini mengalahkan jumlah perolehan suara beberapa Partai yang lolos parliamentary threshold. Ini baru dari sisi pemilih, sedangkan dari sisi penyelenggara pemilu ada 894 petugas pemilu yang meninggal dunia dan 5.175 orang petugas mengalami sakit karena kelelahan mengikuti proses penghitungan suara.

Leave A Reply

Your email address will not be published.