Aspirasi Masyarakat Dibacakan Di Paripurna DPRD Prov Bengkulu

0 31

PesonaNusa. DPRD Provinsi Bengkulu memaparkan hasil reses yang telah dilaksanakan pada 10-14 Februari lalu, dan akan menggodok aspirasi masyarakat.

Bertempat di Ruang Rapat Paripurna, 32 anggota DPRD Provinsi Bengkulu hadir dan paparkan aspirasi masyarakat dari daerah pemilihan (Dapil) masing-masing anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Senin (16/3).

Muhammad Gustiadi memaparkan hasil reses yang telah dilaksanakan di Kantor Pemerintah Kabupaten/Kota, Kantor Kecamatan, Balai Desa/Kelurahan, se Provinsi Bengkulu.

Adapun hasil reses anggota DPRD provinsi Bengkulu secara garis besar diantarnya.

Pertama, sarana jalan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) maupun Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dapat memperbaiki dan menindaklanjuti infrastruktur, baik jalan provinsi maupun jalan lingkungan, untuk membangun, irigasi, siring serta jembatan.

FKPD menghadiri paripurna

 

Kedua, masyarakat berharap akan  perbaikan akses transportasi usaha tani serta meningkatkan hasil pertanian dan perkebunan, masyarakat mengharapkan agar pemerintah memberi perhatian dan bantuan untuk memperbaiki serta membangun jalan sentra produksi bagi petani.

Ketiga, Harapan masyarakat supaya bantuan bibit pertanian dan perkebunan, bantuan pupuk, bantuan ternak, bantuan alat-alat pertanian, serta untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengolahan tani dan kebun yang lebih baik perlunya pendampingan oleh instruktur pertanian ke desa-desa.

Suasana paripurna

 

Ke empat, seluruh Kabupaten/Kota mengharapkan adanya bantuan bedah rumah agar menjadi layak huni, perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang keamanan dan bidang keagamaan. Masyarakat juga mengharapkan pembangunan dan peningkatan sarana akses jalan kawasan pariwisata di Provinsi Bengkulu.

Penyediaan sarana dan prasarana olahraga dan bantuan instalasi listrik untuk penerangan jalan serta pengadaan fasilitas air bersih.

Menyerahkan hasil reses masing-masing Dapil

 

Ke Lima, Agar Pemerintah Provinsi dapat merealisasikan dari setiap pengajuan proposal masyarakat yang telah disampaikan sesuai prosedur pada OPD terkait.

Ke Enam, Perlu adanya pengawasan terhadap harga komoditas pertanian dan perkebunan sehingga tidak dipermainkan oleh para tengkulak yang menyebabkan harga hasil panen menjadi sangat murah. [mrx/adv]

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.