DPRD BU Hearing Bersama Pemdes

0 38

PesonaNusa. Menyikapi aspirasi keluhan diberhentikan sebagai perangkat desa Tanjung Kemenyan, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara. 

Mitriyanti sebelumnya menjabat sebagai Kadun, melapor ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Utara.

Suasana hearing

Laporan ini ditanggapi anggota Komisi 1 DPRD, dan memanggil Kepala Desa Tanjung Kemenyan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Bengkulu Utara dan Ketua BPD. 

Untuk melakukan hearing dengan agenda membahas dan menindaklanjuti surat keberatan, atas pemberhentian perangkat desa. Selasa (11/2).

Ketua Komisi I, Febri Yurdiman mengatakan dalam surat keberatan Mitriyanti menjelaskan bahwa dirinya merasa diberhentikan secara semena-mena. 

Sebab menurutnya, Kades memberhentikan tidak sesuai dengan koridor regulasi yakni, Perda Nomor 13 tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Salah satu regulasi yang tidak diindahkan oleh Kepala Desa, karena tidak memberikan berupa surat teguran atau surat peringatan (SP) kepada Mitriyanti. 

Kemudian, dalam mengeluarkan SK pemberhentian. Kades tidak memiliki rekomendasi dari Camat terlebih dahulu.

Menanggapi persoalan ini, Ketua Komisi beserta anggota meminta agar pihak DPMD mendampingi Kades dan perangkat desa untuk menyelesaikan masalah ini.

Febri mengatakan, dengan adanya kesalahan dari Kades dalam melakukan pemberhentian perangkat desa. 

Diharapkan Kades dapat kembali mengeluarkan SK pengembalian perangkat desa yang diberhentikan, agar dapat bekerja kembali.

Selain itu, diharapkan pihak DPMD dapat memberikan pemahaman dan pembinaan kepada para Kades.

“Agar para Kades dapat menjalankan tupoksi sesuai dengan regulasi, terkhusus dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat,” sampai Febri.

Dijelaskan Kepala Desa Tanjung Kemenyan, Muhtadi. Ada beberapa alasan dirinya memberhentikan perangkat desa. Ia menerima laporan serta bukti dari masyarakat, bahwa perangkat tersebut banyak melakukan pelanggaran.

Diantaranya yakni, memungut uang PKH, memungut uang bantuan pemerintah pada program RTLH, memungut biaya pembuatan atau pengurusan domisili, KK dan KTP. 

Selanjutnya dikatakan Muhtadi, perangkat desa yang dimaksud juga sangat sering absen pada saat jam kerja.

“Ada 300 warga di dalam laporan pengaduan ini menandatangani, untuk meminta perangkat desa tersebut diberhentikan,” ujar Kades.

Diakui Muhtadi, Ia memang telah melakukan kesalahan karena sudah mengangkangi regulasi dalam melakukan pemberhentian. [mrx/adv]

Leave A Reply

Your email address will not be published.