Polemik Perekrutan Panwascam BU di Hearingkan

0 68

PesonaNusa. Tuntas, demikian yang terjadi pada polemik pasca perekrutan Panwascam Bengkulu Utara.

Hal ini setelah dilakukan hearing oleh Komisi I DPRD Bengkulu Utara Senin (13/1), bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).

Dalam hearing tersebut, Ketua Komisi I, Febri Yurdiman menanyakan polemik yang tengah mencuat yakni, soal pendamping desa, honorer dan guru bantu daerah (GBD)  yang merangkap menjadi Panwascam.

Kepala PMD Budi Sampurno menjelaskan bahwa pemilik wewenang terhadap pendamping desa yakni, satuan kerja pendamping desa Provinsi Bengkulu.

Saat pelantikan, terdapat 4 pendamping yang terpilih menjadi Panwascam yakni, 2 pendamping desa dan 2 pendamping lokal desa. Terdapat di Kecamatan Kota Argamakmur, Air Padang dan Batik Nau.

Budi menyampaikan, bahwa satker provinsi telah menindaklanjuti dengan adanya pendamping desa menjadi Panwascam.

Sesuai kewenangan, satker provinsi telah memberikan kebijakan atas fakta integritas pendamping desa. Yakni pendamping harus memilih, tetap menjadi pendamping dan mundur menjadi panwascam, atau sebaliknya.

“Dari keempat itu, ada 2 pendamping yang mundur dari Panwascam dan tetap jadi pendamping. Ada 2 yang mundur menjadi pendamping dan memilih menjadi Panwascam,” tutur Budi.

Selanjutnya, untuk GBD dan honorer yang menjadi Panwascam. Kepala Dinas Pendidikan Agus Haryanto menjelaskan. Bahwa GBD dan honorer bukan merupakan jabatan pemerintahan, sehingga tidak ada larangan atau regulasi yang melarang mereka untuk menjadi Panwascam.

“Regulasinya tidak ada yang melarang itu, jadi sah-sah saja,” ujar Agus.

Disamping itu, tugas-tugas GBD tetap menjadi tanggung jawab penuh. Dengan mengajar sebanyak 24 jam dalam seminggu atau 6 hari kerja.

“Selebihnya mereka boleh mencari pekerjaan lain, termasuk Panwascam. Asalkan jam kerja dan kewajiban mereka terpenuhi semua,” tambah Agus.

Diketahui, bahwa terdapat 8 GBD dan 4 tenaga honorer yang lolos menjadi Panwascam

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I Febri Yurdiman menyampaikan bahwa pihaknya selaku pengawasan kebijakan akan melakukan pengawasan.

Pengawasan akan dilakukan kepada GBD yang saat ini menjadi Panwascam. Apakah yang bersangkutan dapat bekerja secara maksimal setelah menjadi Panwascam.atau sebaliknya.

“Tidak dipungkiri, hal ini mungkin saja nanti akan menjadi masalah, apalagi nanti tiba waktunya sangat sibuk, pasti jam mengajar GBD ini terganggu,” kata Febri.

Selanjutnya, pihaknya meminta kepada Dinas Pendidikan agar segera memberikan daftar GBD dan honorer di Bengkulu Utara yang menjadi Panwascam.

Agar nanti, pihaknya dapat melakukan sidak untuk memastikan efisiensi kinerja para GBD yang merangkap menjadi Panwascam.

“Nanti kami minta daftarnya, suatu saat nanti akan kami sidak, agar nanti dapat menjadi pelajaran kedepannya. Kalau nanti terdapat GBD yang tidak mengajar sesuai jam kewajiban mengajar, ini kan bisa jadi masalah,” sambung Febri.

Selain itu Febri mengatakan, bahwa hal ini bukan dilatar belakangi oleh faktor like or dislike. Namun, pihaknya menjalankan tugas dan wewenang sebagai pengawasan kebijakan dan anggaran. [***]

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.